Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembentukan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain mencakup Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada awal terbentuknya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul merupakan gabungan dari 2½ (dua setengah) Dinas, yaitu dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Bidang Koperasi dan Bidang UMKM), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi menjadi 1 Bidang) ditambah 1 UPT Balai Latihan Kerja, dan 1 Bidang Perindustrian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul berdiri mulai 3 Januari 2022 yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.