Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul berikut :

Tugas Badan Publik Dinas : 

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi Badan Publik Dinas :

a. perumusan kebijakan umum di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
d. pembina dan pengembang perindustrian
e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi
f. pengawasan produk dan pengendalian perindustrian
g. pelaksanaan pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
h. pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja
i. pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja
j. pengendalian di bidang ketenagakerjaan

k. penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
l. pengelolaan dan pengembangan aplikasi
m. pemberdayaan informatika
n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah
o. pelayanan antar kerja antar daerah
p. pengelolaan informasi pasar kerja
q. perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan
r. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
s. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan

t. fasilitasi perpindahan transmigrasi
u. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas
v. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
w. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
x. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
y. pengelolaan kesekretariatan Dinas
z. pengelolaan UPT

 

Tugas UPT Balai Latihan Kerja :

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kerja.

Fungsi UPT Balai Latihan Kerja :

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan UPT;
b. penyusunan kebijakan teknis UPT;
c. pelaksanaan pelatihan kerja;
d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
e. pelayanan informasi pelatihan kerja;
f. pengelolaan ketatausahaan UPT;
g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelatihan kerja;
h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT